Kapan Marine Given

JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).  Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama.  Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian.  “Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Kapolri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/21).  Jenderal Polisi Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat.  Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan.  “Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tu

SURABAYA - Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol Andi Syahroful Taufik S.ik memberikan apresiasi kepada peserta pelatihan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan personil dalam ilmu linguistik forensik bagi Penyidik Polri.  Dalam pelatihan yang digelar di Polda Jatim dari tanggal  1 Maret sampai 5 Maret 2021 ini, personil Polda Jatim  dinilai ada peningkatan dari nilai pre test ke post test sebanyak 30 orang peserta.  Sedangkan 2 anggota mendapatkan nilai terbaik dengan sempurna (100) yaitu Iptu Dedy P SH MH dari Satker Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim dan Ipda Umarji SH dari Polres Malang.  "Saya sangat mengapresiasi para peserta pelatihan karena telah mengikuti hingga selesai dan hasilnya berpredikat sangat memuaskan," ungkap Kombes Pol Andi,Jumat (5/3/21).  Ditambahkan oleh Kombes Andi,kehadiran riset aksi tentang linguistik forensik ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan penyidik dalam ilmu linguistik.  "Dengan bantuan linguistik forensik,

  SURABAYA - Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim  melaksanakan penandatanganan pakta Integritas kepada 10 Satuan Kerja (Satker) di Gedung Rupatama, Mapolda Jawa Timur,Jumat (5/3/21) pagi.  Kegiatan ini adalah Pencanangan menuju zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).  Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, melalui Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo menyatakan, bahwa pada hari ini sebanyak 10 Satuan Kerja (Satker) Polda Jatim mendapatkan WBK dan WBBM.  Ada 10 Satuan Kerja (Satker) yang mendapatkan antara lain, Satker Itwasda, Satker Rorena, Satker Irwasda, Satker Biro SDM, Satker Disreskrimum, Satker Ditreskrimsus, Satker Dirbinmas, Satker Bidkum, Satker Bid propam, Satker SPN dan Satker RS Bhayangkara Samsoeri Mertojoso.  "Hari ini ada 10 satker Polda Jatim yang mendapatkan WBK dan WBBM," kata Wakapolda Jatim, saat memberi

  JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.  Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia. "Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.  Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari

   JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan bahwa kerumunan massa di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas adalah suatu hal yang spontan. Karena itu dia menilai peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana. "Kalau bicara kerumunan ini harus dibedakan. Masyarakat datang secara spontan. Tidak ada undangan secara resmi dan khusus dan Presiden tetap mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (2/3/2021). Agus melihat, masyarakat yang hadir adalah sebagai bentuk antusiasme ingin melihat dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Apalagi, kunjungan Presiden ke daerah tersebut membawa perubahan positif. "Saya kira ini bagian dari antusiasme masyarakat.  Masyarakat ingin melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinannya dan jarang terjadi. Artinya ini hal yang kita harus respon positif

 JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia.  Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.  "Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah.  Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat.  "Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak